Peradaban runtuh dari dalam, pelan namun pasti, seperti kayu lapuk dimakan rayap. Ibn Khaldun, ilmuwan Muslim abad ke-14, mencatat pola ini berulang ketika solidaritas sosial melemah, ketika elit terputus dari rakyat, ketika proyek-proyek besar boros namun sia-sia. Yang paling tajam dari pengamatannya adalah bahwa ketika pajak tinggi justru menghasilkan pendapatan rendah.
“Di awal sebuah dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan besar dari pungutan yang kecil. Di akhir dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan kecil dari pungutan yang besar.”
— Ibn Khaldun, Muqaddimah (1377 M)
Lalu bagaimana dengan Indonesia hari ini? Program Makan Bergizi Gratis menelan anggaran Rp335 triliun per tahun, sepertiga dana pendidikan nasional. Ombudsman menemukan empat potensi maladministrasi. Lebih dari 10.000 kasus keracunan dilaporkan. Sementara itu, pemerintah mengalokasikan Rp16,8 triliun dari APBN untuk bergabung dengan Board of Peace, dewan bentukan Trump yang kontroversial. Dua kebijakan besar, dua pertanyaan besar. Efisien untuk siapa, bermanfaat untuk siapa?
Ibn Khaldun tidak menulis ramalan ketika ia mencatat pola keruntuhan peradaban di abad ke-14. Ia hanya mengamati apa yang terjadi di hadapannya, yakni proyek-proyek besar yang boros tanpa hasil, elit yang terputus dari rakyatnya, pajak yang terus menanjak sementara pendapatan negara justru merosot. Tujuh abad kemudian, pola yang sama terhampar di hadapan kita.
“Mereka yang tidak mengingat sejarah dikutuk untuk mengulanginya.”
— George Santayana
Sejarah tidak menghukum karena kita tidak tahu; sejarah menghukum karena kita tahu, namun memilih untuk tidak peduli.
—Robin Syihab